Bandung – Pimpinan DPRD dan Panitia Khusus (Pansus) B DPRD Kota Dumai melaksanakan studi tiru ke Kantor Pusat PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk, / Bank BJB guna membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Penambahan Penyertaan Modal pada Bank Riau Kepri Syariah (BRKS) Kota Dumai, Kamis (20/2/2025).
Pertemuan ini dipimpin oleh Muhammad Dochlas Manurung, S.H., bersama Wakil Ketua DPRD H. Johannes MP Tetelepta, S.H., M.M., serta Anggota Pansus B lainnya, Junjung Mangatas, A.Md, Gusri Effendy, Sudiran, S.T, Idris, Anhar Rizky Siregar, dan Anton.

Kedatangan mereka disambut oleh Manajer Hubungan Investor Bank BJB, Dandelina Rifyandini, dan Pemimpin Grup Financial Institution, Johan Nurdin.
Dandelina menjelaskan bahwa mekanisme pembagian dividen di Kabupaten Bandung mencapai 24%, dengan rasio 40-50?ri laba, serta menekankan bahwa setoran modal harus dicantumkan dalam Perda. Ia juga menyampaikan bahwa inovasi layanan dan pengawasan Bank BJB dilakukan melalui Biro BUMD Investasi dan komisi terkait.
Wakil Ketua DPRD Dumai, H. Johannes MP Tetelepta, menegaskan bahwa penyertaan modal ini harus dibahas bersama Wali Kota dan jajaran terkait untuk mempertimbangkan sumber pendapatan daerah yang lebih luas. Ia berharap dividen yang diperoleh dapat mendukung pembangunan dan program pemerintah yang langsung menyentuh masyarakat.

Ketua Pansus B, Muhammad Dochlas Manurung, S.H., menyatakan bahwa DPRD akan berkoordinasi dengan DPRD Provinsi dan Gubernur Riau agar BRKS dapat berkembang seperti Bank BJB yang telah menjadi IPO Tbk. Ia berharap saham bank nantinya tidak hanya berasal dari pemerintah daerah, tetapi juga bisa melibatkan masyarakat.
Sementara itu, Kepala Cabang BRKS Dumai, Arifan Dinata berharap DPRD dan Pemkot Dumai berkomitmen dalam membesarkan dan memajukan BRKS agar bisa berkembang seperti Bank BJB.
Studi tiru ini diharapkan menjadi referensi dalam penetapan kebijakan penyertaan modal guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), memperkuat daya saing daerah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis syariah.