Sebagai kelanjutan dari Rapat Paripurna pada hari Senin (20/11/2017) yang lalu, DPRD Kota Dumai menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi DPRD Kota Dumai terhadap Penjelasan Walikota Dumai pada Rancangan Peraturan Daerah Kota Dumai tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Dumai Tahun Anggaran 2018 pada hari Selasa (21/11/2017). Rapat Paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Dumai, Gusri Effendy dan dihadiri oleh Walikota Dumai Drs. H. Zulkifli AS, M.Si, Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah Kota Dumai serta tamu undangan lainnya.
Ada 8 Fraksi yang menyampaikan pemandangan fraksinya yaitu Fraksi Demokrasi Indonesia Perjuangan, Fraksi Gerakan Indonesia Raya, Fraksi Amanat Nasional, Fraksi Golkar, Fraksi Nasdem, Fraksi PKS, Fraksi Demokrat Bintang Pembangunan, dan Fraksi Bangkit Nurani Keadilan.
Fraksi Demokrasi Indonesia Perjuangan melalui juru bicaranya Samuel Turnip, SH menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang telah melakukan pembahasan KUA-PPAS tahun anggaran 2018 secara proporsional, objektif, cepat dan lancar yang menghasilkan nota kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan DPRD. Fraksi berharap Pemerintah Kota Dumai konsisten memprioritaskan belanja publik, peningkatan infrastruktur, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia demi meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga Visi dan Misi Kota Dumai dapat tercapai.
Fraksi Gerakan Indonesia Raya melalui juru bicaranya Petria Naspita memandang masih banyak pos PAD yang bisa dioptimalkan agar dapat memberikan kontribusi PAD yang lebih besar dan bagi OPD yang mendapat bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) hendaknya serius, tepat dan akuntabel terkait penyelesaian kegiatan pada masing-masing bidang yang dibiayai melalui dana dimaksud.
Selanjutnya Fraksi Amanat Nasional melalui juru bicaranya dr. Ahmad Effendi mengapresiasi semua upaya Pemerintah Kota Dumai dalam mengendalikan kemampuan keuangan serta tata kelolanya, khususnya dalam upaya menggali sumber-sumber pendapatan dan melakukan efisiensi serta rasionalisasi belanja. Fraksi PAN berharap Pemerintah dapat lebih maksimal dalam meminimalisir kemungkinan kebocoran sumber-sumber pendapatan dan belanja sehingga dengan kemampuan keuangan daerah yang ada mampu memberikan manfaat yang optimal dalam tata kelola pemerintahan, upaya pembangunan daerah serta peningkatan pelayanan masyarakat. Fraksi PAN juga mengingatkan agar hasil peningkatan sumber pendapatan dari PAD harus diimbangi dengan peningkatan pelayanan yang dapat dinikmati masyarakat.
Fraksi Golkar melalui juru bicaranya Edison, SH berharap agar Pemerintah Kota Dumai lebih memprioritaskan bidang yang menjadi skala prioritas yang tertuang dalam RPJMD Kota Dumai Tahun 2016-2021 dan memperkuat intensifikasi dan ekstensifikasi di sektor pertanian, perkebunan, perikanan, koperasi dan UMKM serta industri kreatif dan memperbanyak sektor dalam peningkatan SDM dan menggali potensi yang ada dalam upaya pengentasan kemiskinan. Fraksi Golkar juga memberikan apresiasi yang tinggi atas kerja keras yang telah dilakukan oleh semua pihak terkait Ranperda APBD Kota Dumai tahun 2018 ini.
Fraksi Nasdem melalui juru bicaranya Drs. Paruntungan Pane, MM memandang bahwa prediksi pendapatan daerah pada RAPBD Kota Dumai Tahun Anggaran 2018 akan sulit tercapai jika peningkatan PAD melalui intensifikasi dan ekstensifikasi serta perbaikan sistem tidak dilakukan secara optimal. Fraksi Nasdem akan terus berupaya membantu Pemerintah Kota Dumai untuk mendapatkan bantuan keuangan Propinsi dan dana DAK bersama mitra kerja Komisi sehingga hasilnya dapat lebih meningkatkan pembangunan Kota Dumai.
Sementara itu, Fraksi PKS yang disampaikan oleh Muhammad Ali sebagai juru bicaranya memberikan apresiasi yang tinggi kepada Pemerintah Kota Dumai yang telah menyampaikan Ranperda APBD Tahun Anggaran 2018 ini lebih awal sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga Komisi-komisi DPRD Kota Dumai mempunyai waktu yang cukup dalam melakukan pembahasan bersama OPD terkait. Fraksi PKS memandang bahwa Pemerintah Kota Dumai perlu melakukan penghematan dalam program belanja yang tidak mendukung Visi dan Misi Kota Dumai serta berharap agar Pemerintah Kota Dumai dapat lebih mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan yang selama ini tidak tergarap dengan baik seperti retribusi parkir, retribusi terminal barang, dan retribusi/pajak-pajak daerah dan sumber-sumber pendapatan lainnya.
Fraksi Demokrat Bintang Pembangunan melalui juru bicaranya Yukhrotul Ahyuni, SE berharap agar Pemerintah Kota Dumai dapat memanfaatkan anggaran daerah se-efisien mungkin dan mengedepankan skala prioritas dalam aspek pembangunan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah yang diselaraskan dengan Visi dan Misi serta RPJM Kota Dumai karena masih terdapat ketimpangan antara Visi, Misi dan RPJM Walikota dengan realita yang ada.
Fraksi Bangkit Nurani Keadilan melalui juru bicaranya Hj. Jufrida, SE menyampaikan harapan bahwa pada Tahun Anggaran 2018 pemerintah Kota Dumai lebih memprioritaskan pembangunan infrastruktur di daerah pinggiran perkotaan terutama jalan dan drainase serta pelayanan kepada masyarakat khususnya di bidang kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan usaha masyarakat ekonomi lemah.
Paripurna penyampaian pemandangan umum oleh Fraksi kemudian dilanjutkan dengan penyerahan Naskah Pemandangan Umum dari Fraksi DPRD Kota Dumai kepada Pemerintah Kota Dumai. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tahapan berikutnya dilanjutkan dengan Rapat Paripurna dengan agenda jawaban/tanggapan Kepala Daerah terhadap pemandangan umum Fraksi DPRD terhadap penjelasan Walikota Dumai pada Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kota Dumai Tahun Anggaran 2018 yang akan dilaksanakan pada hari Rabu (22/11/2017). (FS)
